Urbantalk.id – Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah menerima laporan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Modus yang diduga terjadi berkaitan dengan pengurangan porsi makanan dari anggaran yang telah ditetapkan untuk setiap menu.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan hal ini saat menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, beserta jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (5/3/2025).
Setyo menekankan bahwa pengawasan terhadap MBG sangat penting, mengngat besarnya anggaran yang dialokasikan. Pada tahun 2025, program ini mendapatkan dana sebesar Rp70 triliun dari APBN.
Menurutnya, ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan MBG. Pertama, potensi terjadinya fraud.
“Saya ingin mengingatkan bahwa ada empat hal yang harus dicermati dalam menjalankan Program MBG. Potensi fraud pasti ada, karena seluruh kendali berada di BGN, sementara pengawasan ke daerah tidak bisa dilakukan secara langsung,” ungkap Setyo dalam keterangan pers, Kamis (6/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, BGN meminta pendampingan dari KPK untuk mengawasi pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.
Setyo juga menyoroti eksklusivitas dalam penunjukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Ia menegaskan bahwa hal ini perlu diawasi agar tidak terjadi praktik pilih kasih dalam penentuan SPPG, pembangunan fasilitas, maupun pengadaan bahan baku.
Selain itu, faktor lokasi SPPG juga menjadi perhatian, guna memastikan makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat sampai ke penerima manfaat. Setyo menambahkan bahwa pemberian susu dan biskuit dalam program ini dinilai kurang efektif dalam mengurangi risiko stunting, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh KPK.
Aspek lainnya yang disoroti adalah anggaran. Setyo mengingatkan bahwa dana MBG yang terpusat di BGN berpotensi mengalami penyimpangan saat pendistribusian ke daerah. Ia mengaku telah menerima laporan mengenai pengurangan porsi makanan dari harga yang seharusnya diterima.
“Kami khawatir, karena anggaran berada di pusat, jangan sampai ketika sampai ke daerah justru berkurang seperti es yang mencair. Kami menerima laporan bahwa makanan yang seharusnya senilai Rp10.000 hanya diterima senilai Rp8.000. Hal ini harus menjadi perhatian karena berdampak pada kualitas makanan,” tegasnya.
Setyo juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Ia mendorong keterlibatan masyarakat serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan kearifan lokal, baik dalam pengadaan bahan baku maupun pelaksanaan program MBG.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan alasan pihaknya meminta pendampingan KPK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas program. Ia menjelaskan bahwa BGN mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025, dengan rencana tambahan Rp100 triliun sehingga totalnya mencapai Rp170 triliun pada kuartal III/2025.
Dadan juga menyebut bahwa pengawasan terhadap MBG tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Kami datang ke KPK untuk mendapatkan arahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan, anggarannya kemungkinan akan meningkat hingga Rp400 triliun. Kami berharap KPK dapat membantu dalam pengawasannya,” ujar Dadan di Gedung KPK.
Sebagai informasi, program MBG telah resmi dimulai sejak 6 Januari 2025. Program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto ini ditargetkan dapat menjangkau seluruh peserta didik di Indonesia pada akhir tahun ini
berita ini telah tayang dengan judul berbeda di media bisnis.com
