Bombana | Urbantalk.id – Pemerintah Desa Lora berencana mengambil alih kembali pengelolaan air bersih yang sebelumnya dihibahkan kepada PDAM Bombana melalui Kecamatan Mataoleo. Langkah ini diambil sebagai respons atas berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan air yang dinilai tidak optimal.
Kepala Desa Lora, Herman Saputra, menyampaikan hal tersebut saat ditemui di kantornya pada Kamis (10/7). Menurutnya, distribusi air dari PDAM kerap terganggu, terutama saat musim hujan.
“Ketika terjadi hujan, biasanya pipanya tersumbat dan berhari-hari tidak mengalir lagi tidak teraliri ke rumah-rumah masyarakat sehingga masyarakat mengeluh soal air ini,” ujar Herman.
Selain aliran air yang tak lancar, warga juga keberatan atas kebijakan denda keterlambatan pembayaran, yang tidak diimbangi dengan kompensasi ketika air tidak mengalir.
“Ini air kalau kita terlambat membayar ya denda, sementara PDAM-nya sendiri tidak mengalir, tidak ada efek atau kompensasi pengurangan biaya atau bagaimana,” tutur Herman menirukan keluhan masyarakatnya.
Herman menyebutkan, berbagai keluhan inilah yang mendorong Pemerintah Desa Lora untuk mempertimbangkan kembali pengelolaan air secara mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lora.
“Ada niatan kami selaku Pemerintah Desa Lora untuk kembali mengelola aset desa Lora sebenarnya, karena mata airnya (PDAM) yang digunakan itu terletak di Desa Lora,” ungkapnya.
Menurut Herman, langkah ini juga sejalan dengan semangat pemerintah pusat dalam memperkuat kemandirian desa, termasuk dalam aspek ketahanan pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya lokal.
Ia juga menyinggung sejarah pengelolaan air bersih di desanya. Awalnya, jaringan perpipaan tersebut dibangun melalui program bantuan dari pemerintah pusat dan dikelola oleh Kecamatan Mataoleo, sebelum akhirnya dialihkan ke PDAM Bombana.
“Dulu, bantuan dari pusat itu memang turun langsung ke desa kami, dan pengelolaannya dilakukan oleh kecamatan. Belakangan, kecamatan menyerahkannya ke PDAM,” jelasnya.
Herman menambahkan, setiap persoalan yang terjadi terkait air, seperti kebocoran pipa dan gangguan distribusi, selalu dilaporkan warga ke kantor desa.
“Setiap ada masalah pipa yang bocor dan ada masalah lain sebagainya, itu lebih cenderung lari ke desa,” pungkasnya.
