Bombana | Urbantalk.id – Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moico Kabupaten Bombana, Irham Saputra, mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar yang kerap menjadi sumber gangguan dalam pelayanan air bersih di wilayah tersebut.
Menurut Irham, salah satu tantangan utama yang dihadapi PDAM Bombana adalah keterbatasan dalam pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Ia menuturkan bahwa hampir seluruh infrastruktur SPAM yang saat ini digunakan, dibangun oleh pemerintah pusat maupun daerah, bukan oleh PDAM sendiri.
“Jadi hampir semua kita punya spam ini, itu dibangun oleh pemerintah. Tidak ada satu pun spam dibangun oleh PDAM karena kemampuannya (biaya),” ungkap Irham.
Kondisi ini membuat pihaknya tak bisa berbuat banyak, terlebih dalam hal anggaran serta keterbatasan tipologi bangunan yang sudah ada sejak awal. Namun demikian, Irham menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah Bombana, termasuk dengan Bupati Bombana, guna mencari solusi terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait kualitas layanan air bersih.
“Kalau tipologinya sudah ini yang dibangun pemerintah, jadi kami sudah diskusi dan merencanakan bahwa nantinya untuk meminimalisir air keluhan masyarakat,” jelasnya.
Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah pembangunan fasilitas pra-sedimentasi, untuk mengurangi tingkat kekeruhan air saat musim hujan.
“Kami sudah diskusi dengan Pak Bupati, nanti ada bangunan untuk meminimalisir air keruh akibat hujan dengan bangunan pra sedimentasi,” lanjut Irham.
Terkait isu pengelolaan air secara mandiri oleh Pemerintah Desa Lora, Irham turut memberikan tanggapan. Ia menjelaskan bahwa SPAM di wilayah Mataoleo, termasuk Desa Lora, memang dibangun oleh Balai, namun pengelolaannya telah diserahkan kepada PDAM.
“Terkait aset yang ada di Lora itu dibangun oleh Balai, dan terkait pengelolaannya diserahkan ke PDAM,” tegasnya.
Irham juga menambahkan bahwa pengelolaan layanan air bersih di wilayah ibu kota kecamatan merupakan kewenangan PDAM sebagai perusahaan milik daerah.
“Karena pelayanannya ini Ibu Kota kecamatan, jadi setiap Ibu Kota kecamatan itu harus pengelolaannya PDAM,” tutup Irham.
Namun demikian, Irham juga mengakui adanya potensi pengelolaan air secara mandiri oleh desa, khususnya melalui SPAM yang dibangun untuk kebutuhan internal desa
“Spam desa itu untuk melayani desanya sendiri,” ucap Irham
Pernyataan ini membuka ruang bagi kolaborasi antara pemerintah desa dan PDAM, terutama di wilayah yang belum terjangkau pelayanan maksimal atau memiliki sistem SPAM lokal yang layak untuk dikelola secara mandiri.
