URBANTALK, KENDARI — Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Kabupaten Konawe Selatan sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Penghargaan tertinggi dalam audit keuangan negara ini diserahkan langsung dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD yang berlangsung di Aula BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, pada Senin (25/5/2026).
Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo yang didampingi oleh Ketua DPRD Konawe Selatan, Hamrin, hadir langsung dalam penerimaan dokumen LHP tersebut.
Usai menerima penghargaan, Bupati Irham Kalenggo menyatakan bahwa raihan opini WTP ini menjadi bukti nyata dari komitmen Pemkab Konawe Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Capaian positif ini juga sejalan dengan tren makro di Sulawesi Tenggara, di mana mayoritas kabupaten dan kota pada tahun ini berhasil mengantongi predikat serupa dari BPK.
“Prestasi ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran OPD di Konawe Selatan yang terus berkomitmen menjaga disiplin anggaran dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” ujar Irham.
Secara terpisah melalui siaran pers resmi yag diterima awak media ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Konawe Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memberikan apresiasi tinggi atas capaian ini. Kepala BKAD Konsel, Marwiyah Tombili, menegaskan bahwa opini WTP yang diraih didasarkan pada hasil pemeriksaan mendalam BPK RI terhadap efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kualitas penyajian laporan keuangan daerah selama tahun 2025.
“Kami selaku PPKD menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras dan bersinergi dalam menyusun laporan keuangan yang tertib dan transparan,” kata Marwiyah Tombili dalam rilisnya, Senin (25/5/2026).
Marwiyah menambahkan, opini WTP ini bukan sekadar predikat atau label di atas kertas, melainkan cerminan dari komitmen bersama untuk memberikan pelayanan publik yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. “Ini adalah hasil dari kerja keras kolektif seluruh jajaran Pemkab dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah,” imbuhnya.
Meski berhasil mempertahankan predikat WTP, Pemkab Konawe Selatan menegaskan tidak akan berpuas diri. Rekomendasi-rekomendasi kecil yang diberikan oleh tim auditor BPK RI tetap akan menjadi catatan penting untuk segera ditindaklanjuti demi penyempurnaan administrasi keuangan di masa mendatang.
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, khususnya melalui BKAD, berkomitmen untuk terus mempertahankan capaian ini dan menjadikannya sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pembangunan.
