BOMBANA, URBANTALK.ID — Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mulai mempersiapkan administrasi penandatanganan kontrak kerja tenaga kesehatan di lingkup Pemkab Bombana. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Bupati Bombana terkait kepastian status dan hak para tenaga kesehatan.
Kepala BKPSDM Kabupaten Bombana, Abdul Muslikh, S.Pd., M.P.W, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan persiapan penandatanganan kontrak kepada Bupati Bombana dan prosesnya kini tinggal menunggu tahapan lanjutan.
“Dalam waktu dekat ini, saya sudah ajukan persiapan penandatanganan kontrak ke Pak Bupati,” ucap Muslikh saat ditemui di halaman Kantor Bupati Bombana, Rabu (20/5).
Ia menjelaskan, keterlambatan penandatanganan kontrak tidak hanya disebabkan menunggu petunjuk dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), tetapi juga karena adanya temuan administrasi yang dinilai belum memenuhi syarat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
“Kita menunggu petunjuk BKN dan karena ada laporan bahwa PPPK Paruh Waktu secara administrasi itu ada yang tidak memenuhi syarat dan itu sudah ada tanggapan dari BKN,” ungkapnya.
Meski demikian, BKPSDM memastikan tetap membuka ruang sanggahan bagi peserta yang merasa terdapat kekeliruan dalam hasil verifikasi administrasi PPPK Paruh Waktu.
“Hari ini atau besok kita akan umumkan, namun jika ada hasil verifikasi kami tidak valid, kami berikan kesempatan untuk masa sanggah,” katanya saat dikonfirmasi.
Muslikh juga menegaskan, pihaknya akan bertindak tegas apabila ditemukan peserta PPPK Paruh Waktu yang terbukti tidak memenuhi ketentuan atau menyalahi aturan administrasi.
“Jika dia mampu buktikan ya, kita keluarkan dari hasil verifikasi,” tegasnya.
Mantan Kepala Dinas Kominfo Bombana itu turut memastikan bahwa anggaran penggajian tenaga kesehatan telah tersedia di masing-masing instansi.
“Kalau anggaran kan sudah ada di masing-masing instansi,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Selasa (19/5), ratusan tenaga kesehatan dari berbagai wilayah di Kabupaten Bombana menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan gaji yang layak sekaligus mendesak pembayaran gaji yang hingga kini belum diterima.
Para tenaga kesehatan mengaku belum menerima pembayaran gaji selama lima bulan terakhir, terhitung sejak Januari hingga Mei 2026.
