Penulis : Dhecky Hertonal ( Pegiat Hukum LBH Kendari )
Setiap hari kelahiran pancasila tiba, biasanya selalu dilengkapi dengan upacara. Dimulai dengan baris berbaris, kemudian bendera berkibar dan lagu kebangsaan dinyanyikan lalu pancasila dibacakan dengan suara lantang. Lalu setelah itu apa? upacara selesai, pancasila juga selesai padahal sesaat sebelumnya pncasila terasa hidup.
Tapi saya kira begitu upoacara selesai pancasila juga ikut selesai. tidak berarti apa-apa sebab nilai-nilai yang baru saja diucapkan itu seakan ikut padam bersama lampu panggung beserta bubarnya barisan.
Realita ini menimbulkan satu pertanyaan yang jarang kita berani jawab dengan jujur, apakah Pancasila benar-benar kita yakini, atau sekadar kita hafalkan? Sebab di tengah perilaku sebagian pejabat dan ketidakadilan yang tampak di mana-mana, muncul keraguan apakah Pancasila masih relevan. Saya berpendapat persoalannya bukan terletak pada Pancasila. Persoalannya pada kita yang telah mengurangi esensinya sebatas ritual saja.
Bahwa memang Pancasila hari ini paling sering hadir dalam bentuk seremonial. Ia muncul di upacara, terpampang di spanduk, dikutip dalam sambutan pembuka, dan dihafalkan untuk keperluan formal. Ia menjadi sesuatu yang dijalankan, bukan prinsip yang memandu keputusan. Ironisnya, semakin sering ia diucapkan, semakin ia kehilangan makna, karena pengucapan perlahan menggantikan pengamalan. Lafal menjadi pengganti laku, dan formalitas menjadi pengganti keyakinan.
Jurang antara yang dilafalkan dan yang dilakukan inilah yang paling mengusik. Sila kedua menyebut kemanusiaan yang adil dan beradab, namun tidak jarang kita menyaksikan arogansi kekuasaan dan sikap abai terhadap penderitaan rakyat kecil. Sila keempat menjunjung permusyawaratan, tetapi banyak keputusan diambil secara elitis, jauh dari ruang dengar rakyat yang katanya hendak diwakili. Dan sila kelima menjanjikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sementara ketimpangan menganga dan hukum kerap terasa tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
Sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia hukum, saya menyaksikan sendiri bagaimana keadilan terasa begitu mahal bagi orang kecil. Seorang buruh harian yang upahnya tak dibayar harus berpikir panjang sebelum menempuh jalur hukum, karena biaya dan rumitnya prosedur kerap lebih besar daripada hak yang ia perjuangkan. Bagi sebagian orang, keadilan adalah sesuatu yang bisa diakses; bagi sebagian lainnya, ia hanya kata indah dalam sila kelima yang tak pernah benar-benar sampai.
Yang membuat Pancasila seremonial ini berbahaya bukanlah kemunafikannya semata, melainkan dampaknya yang perlahan. Ia mengikis kepercayaan publik. Ketika rakyat menyaksikan nilai-nilai diucapkan dengan khidmat tetapi diinjak dalam praktik, mereka belajar satu hal yang pahit bahwa Pancasila hanyalah alat kosmetik kekuasaan. Dari sinilah lahir sinisme. Dan sinisme yang meluas inilah ancaman yang sesungguhnya, jauh lebih merusak daripada pertanyaan tentang relevansi Pancasila itu sendiri.
Maka pertanyaan yang lebih tepat bukanlah apakah Pancasila masih relevan, melainkan apakah kita masih bersedia menghidupinya. Pancasila tidak perlu diganti, tidak pula perlu diragukan relevansinya. Ia perlu dibuktikan bukan lewat seberapa fasih ia dilafalkan di podium, melainkan lewat seberapa berani kita menuntut perilaku, terutama dari mereka yang memegang kekuasaan, agar sungguh-sungguh sesuai dengannya.
Sebab pada akhirnya, ucapan yang paling lantang sekalipun tak ada artinya tanpa laku yang membuktikannya. Pancasila akan tetap relevan selama masih ada orang yang menolak menjadikannya sekadar hafalan, dan bersikeras menjadikannya tuntutan. Relevansi itu tidak diberikan oleh upacara; ia diperjuangkan dalam keseharian.
