URBANTALK, KONSEL – Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rangka percepatan pelaksanaan strategi PUG serta penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Rabu (10/6/2026), di Aula Islamic Center Andoolo.
Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta dari unsur perencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Konawe Selatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Konawe Selatan, H. Ichsan Porosi, ST., M.TP., yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Konawe Selatan, Ambolaa, S.Sos., M.Si.
Dalam sambutannya, Ambolaa menegaskan bahwa pembangunan yang mendukung visi “Terwujudnya Konawe Selatan Sehat, Cerdas, dan Sejahtera” harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil, setara, dan inklusif, baik laki-laki maupun perempuan.
Menurutnya, rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dan menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan strategi Pengarusutamaan Gender serta meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan, Hj. St. Hafsa, S.IP., M.Si., yang diwakili Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, Hery Asma, S.Sos., M.Si., mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan tanpa diskriminasi gender.
Pada kesempatan tersebut, peserta mendapatkan materi dari narasumber Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Susi Suhartini, S.Si., M.Pd., Penata Kelola pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam pemaparannya, Susi Suhartini menjelaskan pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program dan kegiatan pemerintah.
Ia menekankan bahwa penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bukan hanya bertujuan memenuhi aspek administratif, tetapi menjadi instrumen strategis untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi perempuan dan laki-laki secara proporsional. Selain itu, PPRG juga menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan.
Ketua Panitia, Sarija, S.Si., menjelaskan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan. Salah satu instrumen utama dalam implementasinya adalah Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang memastikan alokasi sumber daya pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta terkait PPRG, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta mendorong penyusunan program dan kegiatan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki.
