Urbantalk.id | RUMBIA — Situasi internal Kerajaan Moronene Keuwia tengah berada dalam sorotan publik, menyusul transisi kepemimpinan yang terjadi di tubuh kerajaan adat tersebut. Raja Moronene Rumbia ke-8, Aswar Latif Haba, menggelar konferensi pers pada Rabu (16/7) untuk memberikan penjelasan terkait dinamika yang berlangsung pasca peralihan dari Pauno Rumbia ke-7.
Aswar mengungkapkan bahwa proses pemakzulan terhadap Pauno Rumbia ke-7 telah dilakukan pada 1 Juni 2025 di Rumah Adat Taubonto. Selanjutnya, dirinya resmi diangkat sebagai Pauno Rumbia ke-8 pada 18 Juni 2025 melalui musyawarah adat yang digelar di Hotel Grand Lampusui. Prosesi tersebut disahkan langsung oleh Lembaga Adat Moronene (LAM) dan dihadiri oleh 17 rumpun keluarga besar Moronene Rumbia.
Dalam konferensi persnya, Aswar menyatakan bahwa peralihan kepemimpinan ini sudah menjadi pengetahuan luas di kalangan masyarakat adat.
“Sepengetahuan masyarakat Moronene bahwa mokole yang memimpin Kerajaan Keuwia ini telah teralih dari Pauno Raja ke-7 beralih ke Pauno Rumbia ke-8,” ujar Aswar.
Namun, menurutnya, masih ada upaya dari pihak sebelumnya yang dinilai menimbulkan ketegangan dan berpotensi menciptakan gesekan di tingkat akar rumput.
“Kami melaksanakan kegiatan ini (konferensi pers) sebagai bentuk pemastian kami dan mengharapkan kiranya Pak Alfian bisa memahami apa yang terjadi dan untuk kita saling menghindari konflik ke depannya,” tegasnya.
Aswar juga menyebut bahwa sejumlah kegiatan adat yang seharusnya berjalan sesuai ketentuan menjadi terhambat karena adanya penghalangan dari pihak lain.
“Jadi proses-proses adat yang lalu tidak dapat dimunculkan secara maksimal karena dia menghalang-halangi,” ucapnya.
Lebih jauh, Aswar menyoroti adanya aspirasi kuat dari masyarakat yang menilai tindakan Pauno sebelumnya sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan adat yang telah ditetapkan.
“Hanya yang tidak bisa kami tahan adalah keinginan masyarakat saat ini yang besar di arus bawah. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pauno Rumbia ke-7 ini memang sudah betul-betul merupakan pembangkangan terhadap keputusan adat dan itu yang mereka harus tegakkan,” ungkapnya.
“Keinginan masyarakat cukup kuat. Mereka menilai bahwa jika kegiatan atas nama Kerajaan Moronene terus dilakukan oleh Pauno ke-7, itu bertentangan dengan keputusan adat yang berlaku. Dan ini yang mereka ingin tegakkan,” tambahnya.
Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi konflik, Aswar juga menyampaikan bahwa Lembaga Adat Moronene telah melayangkan surat kepada unsur Forkopimda, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk tidak menghadiri kegiatan yang direncanakan digelar pada 19 Juli mendatang di Rumah Adat Taubonto.
“Beberapa hari terakhir ini, lembaga adat telah bersurat kepada Forkopimda daerah dan provinsi untuk tidak menghadiri kegiatan di Taubonto pada tanggal 19 itu,” jelasnya.
