URBANTALK.ID — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana bertolak ke Jakarta untuk memastikan nasib pegawai honorer kategori R2 dan R3 yang hingga kini belum mendapatkan kepastian status.
Setibanya di Jakarta, rombongan Komisi I tidak main-main. Mereka langsung bergegas menuju Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) guna mengetahui secara langsung duduk persoalan yang menimpa pegawai di Bombana.
Dalam penelusuran mereka, Ashari Usman dari Partai NasDem, Kusmardin dari Partai PBB, Ahmad Sutedjo dari Partai Gerindra, dan H. Bahri dari Partai Golkar menemukan bahwa keterlambatan pengumuman pegawai P3K Paruh Waktu di Bombana disebabkan oleh Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang terlambat dikirim ke Kemenpan-RB.
“Jadi kami temukan di Kementerian PAN-RB bahwa keterlambatan pengiriman surat pertanggungjawaban Mutlak Bupati,” tegas Ashari Usman saat konferensi pers di Ruangan Komisi I DPRD Kabupaten Bombana, Senin (10/11).
Ashari Usman yang didampingi empat anggota komisinya menyampaikan bahwa keterlambatan pengiriman surat SPTJM tersebut cukup lama, bahkan mencapai dua pekan.
“Jadi surat nanti dikirim pada tanggal 16 September, jadi telat selama 20 hari,” ujarnya.
Sebagai informasi, Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) merupakan dokumen resmi yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat berwenang untuk menyatakan bahwa seluruh data, proses pengusulan, serta pengangkatan pegawai P3K di daerahnya benar, sah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lalu bagaimana dengan nasib pegawai kategori R4?
Ashari Usman bersama rekan-rekannya di DPRD Bombana mengaku belum mengetahui secara pasti duduk persoalan terkait R4. Mereka semula mengira bahwa pegawai yang belum diumumkan pada kategori R2 dan R3 sudah termasuk dalam kelompok R4.
“Jadi yang kami tahu R2 dan R3, yang kami fokus, kenapa pegawai Bombana belum keluar (nama-nama pegawainya), jadi kami belum mendengar info tentang R4, jadi kami fokus bahas itu dengan komisi dua karena R4 ini belum diusulkan,” ungkapnya.
Ketua Komisi I DPRD Bombana, Ashari Usman, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah politik untuk memastikan agar berkas pegawai R2 dan R3 segera mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.
DPRD Bombana juga meminta anggota DPR RI, Bahtra Banong, untuk memfasilitasi persoalan tersebut. Sementara itu, Kemenpan-RB berjanji akan menyelesaikan seluruh masalah pegawai honorer hingga Desember 2025. (DN)
