URBANTALK, BOMBANA – Hilangnya layanan kapal feri Oputa Yi Ko pada rute strategis Dongkala–Kasipute memantik kegelisahan publik. DPRD Kabupaten Bombana pun turun tangan dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Darma Dwipa Utama (DDU), operator kapal feri tersebut, Senin (26/1/2026).
RDP dipimpin langsung Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP, didampingi sejumlah anggota dewan lintas fraksi, di antaranya Johan Salim, Ahmad Sutedjo, Sudiamin, Ambo Lolo, Askhar, Arsyad, Jumadil, dan Kusmardin. Hadir pula Plh Kepala Dinas Perhubungan Bombana, Camat Kabaena Timur, Camat Kabaena Tengah, Lurah Lambale, serta tokoh masyarakat.
Forum ini menjadi ruang terbuka bagi DPRD untuk menyuarakan keresahan warga, khususnya masyarakat Pulau Kabaena, yang merasa “terputus” akibat berhentinya kapal feri bersandar di Pelabuhan Dongkala.
Anggota DPRD Bombana, Sudiamin, mengungkapkan bahwa keluhan masyarakat terus mengalir kepadanya. Menurutnya, absennya layanan Dongkala–Kasipute telah berdampak langsung pada mobilitas warga dan distribusi barang “Ini meresahkan masyarakat, Pak. Kami menerima banyak masukan dan kritik dari warga,” tegas legislator PKS tersebut.
Senada namun dengan penekanan berbeda, Ahmad Sutedjo menilai keberadaan Oputa Yi Ko di lintasan Dongkala–Kasipute memiliki nilai vital, terutama bagi masyarakat Kabaena Timur. “Kapal ini sangat membantu. Jangan dilihat sepele dampaknya bagi warga,” ujar aleg muda Gerindra ini
Menanggapi sorotan tersebut, perwakilan PT Darma Dwipa Utama menegaskan bahwa pihaknya hanya bertindak sebagai operator. Mereka mengklaim tidak memiliki kewenangan mengubah jadwal maupun rute pelayaran.
“Kami hanya menjalankan SK lintasan yang sudah ditentukan. Soal perubahan rute bukan kewenangan kami,” jelasnya.
Namun demikian, PT DDU mengungkap sejumlah kendala yang menjadi alasan kapal Oputa Yi Ko tak lagi bersandar di Dongkala. Selain persoalan suplai dan permintaan penumpang, faktor teknis disebut menjadi pertimbangan utama.
“Dongkala sangat dipengaruhi pasang surut air laut, ini berisiko. Saat docking, kami juga menemukan kerusakan teknis—sayap kanan kapal mengalami deformasi, propeller kriting dan ada yang melengkung,” ungkapnya.
Penjelasan tersebut rupanya belum sepenuhnya meyakinkan semua pihak.
Plh Kepala Dinas Perhubungan Bombana, Sukri Kasim, memastikan bahwa Pemda Bombana tidak tinggal diam. Ia menyebut Bupati Bombana telah merespons cepat dengan menyurati Kementerian Perhubungan.
“Pak Bupati sudah bersurat ke Dirjen Perhubungan Darat agar rute Dongkala–Kasipute kembali dimasukkan dalam SK perubahan lintasan. Ini untuk menjawab keresahan masyarakat,” katanya.
Sukri juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta penjelasan tertulis dari Balai terkait penghapusan rute tersebut, baik dari aspek teknis maupun non-teknis.
Nada lebih keras datang dari tokoh masyarakat Kabaena Timur, Ahmad Saifuddin. Ia secara terbuka meragukan alasan teknis yang disampaikan operator kapal. “Kami tidak percaya ini murni persoalan teknis. Hampir dua tahun Oputa Yi Ko beroperasi dan tidak pernah ada keluhan,” ujarnya dengan nada kesal.
Di penghujung RDP, Ketua DPRD Bombana Iskandar menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ia meminta Komisi II DPRD bersama instansi teknis Pemda Bombana segera berkoordinasi ke tingkat provinsi guna memperoleh penjelasan teknis yang objektif.
“Jangan sampai ada pihak yang dirugikan, terutama masyarakat,” tegas Iskandar.
RDP tersebut menegaskan satu hal : bagi masyarakat Kabaena, rute Dongkala–Kasipute bukan sekadar lintasan kapal, melainkan urat nadi kehidupan yang tak boleh diputus begitu saja.
