BOMBANA, URBANTALK.ID — Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) di Kabupaten Bombana kembali turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut peningkatan kesejahteraan dan penghasilan yang dinilai belum layak. Aksi yang berlangsung selama dua hari terakhir itu dipusatkan di kawasan perkantoran pemerintah daerah, Selasa (19/5).
Dalam aksi tersebut, para tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi tampak kompak menyuarakan aspirasi mereka. Massa aksi terdiri dari organisasi PPNI, IBI, PATELKI, PERSAGI, PAPI, PAEI, IAI hingga PTGMI.
Dengan membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian, para demonstran menilai beban kerja tenaga kesehatan saat ini tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima, khususnya bagi tenaga kesehatan non dokter.
Salah satu perwakilan massa aksi menyoroti ketimpangan penghasilan antar profesi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah.
“Bu, beban kerja kami sama, kenapa gaji dokter Rp 9 juta sedangkan kami Rp 750 ribu? Di mana kesejahteraan itu? Dokter tidak bisa bekerja sendiri di rumah sakit, mereka juga membutuhkan bidan, perawat, maupun farmasi. Gaji Rp 750 ribu itu tidak manusiawi,” teriak salah satu orator aksi.
Selain menuntut kenaikan gaji, massa aksi juga menyampaikan tujuh poin tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana.
Adapun tuntutan tersebut meliputi peninjauan dan evaluasi ulang terhadap skema penggajian dan honor tenaga kesehatan di puskesmas maupun RSUD agar lebih proporsional dan manusiawi.
Mereka juga meminta pemerataan distribusi tenaga kesehatan di seluruh wilayah Bombana disertai penghargaan berdasarkan kinerja dan karakteristik daerah.
Tak hanya itu, para tenaga kesehatan mendesak percepatan dan kepastian status bagi tenaga kesehatan paruh waktu maupun honorer menjadi tenaga kontrak daerah dengan penghasilan yang layak.
Tuntutan lainnya yakni jaminan perlindungan kerja bagi seluruh tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan pemerintah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui dukungan pendidikan formal maupun nonformal serta pemberian beasiswa.
Massa aksi juga meminta pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan, termasuk pendampingan hukum apabila menghadapi persoalan medis maupun sengketa pelayanan kesehatan.
Selain itu, mereka menginginkan adanya dialog terbuka dan berkelanjutan antara pemerintah daerah bersama seluruh organisasi profesi kesehatan terkait kebijakan kesejahteraan tenaga kesehatan di Bombana.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmawati Rinambo, S.ST., M.Kes, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi.
“Kami akan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman tadi,” ujar Fatmawati kepada wartawan diruangan kerjanya.
Ia juga mengaku segera berkomunikasi dengan Bupati Bombana terkait tuntutan para tenaga kesehatan tersebut.
“Insya Allah dalam waktu dekat akan kami komunikasikan dengan pimpinan daerah,” tegasnya.
