URBANTALK.ID – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) mempercepat realisasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Strategis Daerah (PSD).
“Apapun hasil rapat yang sudah kita laksanakan, realisasinya harus benar-benar terlaksana. Jangan cuma di atas kertas realisasinya. Harus ada progres,” ujar Bobby usai memimpin Rapat Pimpinan Forum Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Realisasi Anggaran serta Capaian Pelaksanaan PHTC dan PSD seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Senin.
Gubernur menekankan, pentingnya sinkronisasi antarperangkat daerah agar pelaksanaan program berjalan efektif dan saling mendukung di daerah.
Data Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumut menyebutkan, penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) per 1 April 2026 mencapai 100 persen dengan total Rencana Umum Pengadaan (RUP) Rp5,7 triliun, dan nilai belanja pengadaan Rp5,3 triliun.
Sedangkan total realisasi pengadaan barang dan jasa OPD di lingkungan Pemprov Sumut sebanyak 1.478 paket pekerjaan dengan nilai Rp1,8 triliun atau sebesar 50,34 persen.
“Sejumlah program memiliki keterkaitan antarsektor, seperti pembangunan irigasi berhubungan langsung sektor pertanian. Karena itu, diperlukan koordinasi antar-OPD guna memastikan kebutuhan dan target program terpenuhi,” kata Bobby.
Gubernur juga meminta setiap program yang telah berjalan harus dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Sumut.
“Contoh pengalaman saat berkunjung ke beberapa daerah, di mana ditemukan bantuan yang kurang sesuai atas kondisi, dan kebutuhan masyarakat setempat,” jelas Bobby.
Pihaknya mengingatkan, seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumut supaya memanfaatkan sisa waktu pelaksanaan program optimal tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan.
Pemprov Sumut memiliki sejumlah program prioritas dalam kategori PHTC, yakni PUBG (Program Unggulan Bersekolah Gratis), Probis (Program Berobat Gratis), Jaskop (Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan), Cerdas (Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif), Instansi (Infrastruktur Strategis Terintegrasi), dan Prestice (Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice).
“Misalnya seperti cerdas cermat atau sejenis kegiatan yang bisa meningkatkan SDM (sumber daya manusia). Kegiatannya melibatkan masyarakat juga,” tutur Bobby.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya mengingatkan, waktu pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026 tersisa sekitar 186 hari kalender kerja.
Wagub meminta seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumut agar menuntaskan proses pengadaan barang dan jasa sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Saya juga ingatkan untuk seluruh OPD segera membuat perencanaan untuk tahun 2027,” ucap Surya.
sumber : antaranews
