BOMBANA, URBANTALK.id – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menegaskan komitmennya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Komitmen itu kembali diwujudkan melalui langkah Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana yang melaksanakan Probity Audit terhadap lima proyek strategis daerah pada Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini bukan sekadar formalitas pengawasan, tetapi bagian dari upaya nyata memastikan setiap tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan transparan, akuntabel, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan audit ini mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan Investigatif, Akbar, S.Hi, memimpin langsung proses audit bersama tim auditor Inspektorat Bombana. Audit ini difokuskan pada lima proyek bernilai besar yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan peningkatan infrastruktur daerah, yakni:
- Lanjutan Pembangunan Jalan Bypass Rumbia senilai Rp13,65 miliar pada Dinas PUPR;
- Peningkatan Jalan Dongkala–Sikeli–Pongkalaero senilai Rp14,6 miliar pada Dinas PUPR;
- Penambahan Ruang Puskesmas Rumbia senilai Rp3,09 miliar pada Dinas Kesehatan;
- Relokasi Puskesmas Rarowatu senilai Rp3,32 miliar pada Dinas Kesehatan; dan
- Pembangunan Kolam Renang Rumbia senilai Rp6,11 miliar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga.
Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W, menjelaskan bahwa Probity Audit adalah bentuk pengawasan preventif yang dilakukan sejak tahap awal agar proses pengadaan terhindar dari potensi penyimpangan.
“Probity Audit ini memastikan seluruh tahapan berjalan jujur, profesional, dan transparan. Dengan langkah ini, pembangunan di Bombana dapat terlaksana secara optimal dan hasilnya benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis, (9/10/2025)
Sementara itu, Akbar, S.Hi menegaskan, Probity Audit bukan hanya tentang pemeriksaan dokumen, tetapi tentang memastikan adanya jejak akuntabilitas di setiap proses.
“Kami hadir sejak perencanaan hingga pelaksanaan agar semua proses bisa ditelusuri dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan Probity Audit, potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini, dan kualitas pekerjaan pun lebih terjamin,” tegasnya.
Menurut Akbar, kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Inspektorat Bombana dalam memperkuat sistem pengawasan internal serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
“Ini bukan hanya soal audit, tapi soal membangun kepercayaan publik. Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Melalui Probity Audit, Inspektorat Bombana menegaskan bahwa pengawasan bukan berarti menghambat pembangunan, melainkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan kredibilitas pengelolaan anggaran.
Di tengah upaya Bombana memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan, kehadiran Inspektorat menjadi bukti bahwa pengawasan yang kuat adalah bagian penting dari pelayanan publik yang terpercaya. ( Adv )
