Jakarta, Urbantalk.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian optimistis program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan kawasan perbatasan, akan menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan di wilayah tersebut.
“Bedah rumah di perbatasan ini bisa juga men-trigger, men-encourage mendorong teman-teman dari kementerian lain juga untuk buat program di perbatasan. Entah di bidang pasar mungkin, atau bangun dermaga, kemudian sekolah, spesifik yang untuk di daerah perbatasan,” kata Tito dalam konferensi pers terkait Program 15.000 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kawasan Perbatasan, di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis.
Mengutip Antara Mendagri mengatakan program yang dijalankan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut adalah wujud nyata upaya pemerintah dalam menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Tito mengungkapkan program disusun untuk benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat di wilayah tersebut. Program ini juga disusun untuk meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan agar merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia.
Ia menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan juga memiliki dampak strategis dalam memperkuat ketahanan nasional.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis program bedah rumah tersebut akan memicu roda perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan di wilayah perbatasan.
“Ada kegiatan ekonomi karena misalnya mereka akan pesan barang dari toko material, toko material akan hidup, semennya, pasirnya, truk-truk yang mengangkut ke tempat proyek juga akan hidup sopirnya, ibu-ibu yang jualan, warung juga akan jalan. Ekonomi itu kan bergerak secara utuh, tambah lapangan kerja,” kata Maruarar.
Ia menyebut total anggaran Kementerian PKP pada 2026 mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan sebagian besar difokuskan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Anggaran kami itu sekitar Rp10 triliun lebih, 80 persen kami dedikasikan untuk bedah rumah,” ujarnya.
Ia menjelaskan alokasi tersebut setara dengan sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk mendukung target renovasi rumah secara nasional.
Menurut dia, program BSPS menjadi bagian dari target pemerintah untuk merenovasi sekitar 400.000 rumah pada 2026, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya
