JAKARTA, URBANTALK.ID – Di balik jutaan rumah tangga di Indonesia, semakin banyak perempuan yang memikul peran ganda sebagai ibu sekaligus kepala keluarga. Kondisi ini menjadi potret nyata perubahan sosial yang menuntut negara menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat sebanyak 11,54 juta perempuan di Indonesia berstatus sebagai kepala keluarga pada 2025. Angka tersebut merupakan bagian dari total 74,09 juta keluarga di Indonesia berdasarkan Pendataan Keluarga 2025.
Mengutip Antara, Fungsional Muda Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) KPPPA, Tuty Ernawati, mengatakan besarnya jumlah perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan tidak lagi bisa disamaratakan.
“Perempuan sebagai kepala keluarga memiliki kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembangunan tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama untuk semua orang,” ujar Tuty saat sosialisasi Kesetaraan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG) bertema “Jaksel Kompak : Melayani dengan Hati, Wujudkan Kesetaraan untuk Semua” di Jakarta, Jumat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada 2025 mencapai 284,4 juta jiwa, dengan komposisi laki-laki sebesar 50,47 persen dan perempuan 49,53 persen. Sementara perempuan usia produktif 18–59 tahun mencapai sekitar 29,57 persen dari total populasi.
Menurut Tuty, perempuan yang menjadi kepala keluarga membutuhkan akses terhadap layanan publik, perlindungan sosial, hingga kesempatan ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Karena itu, kebijakan pembangunan harus mampu menjawab keragaman kebutuhan masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil.
Ia menegaskan perempuan harus memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara dengan laki-laki. Selain itu, pengalaman hidup perempuan yang beragam juga perlu menjadi pertimbangan dalam setiap penyusunan kebijakan agar kelompok rentan tidak semakin tertinggal.
“Pembangunan yang tidak responsif gender berisiko memperlebar kesenjangan dan menghambat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Selatan, Rizky Hamid, mengungkapkan bahwa sebanyak 20 dari 65 lurah di Jakarta Selatan atau sekitar 31 persen dipimpin oleh perempuan.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator semakin terbukanya ruang kepemimpinan bagi perempuan di sektor pemerintahan. Namun, ia menekankan bahwa kesetaraan gender tidak cukup diukur dari banyaknya perempuan yang menduduki jabatan strategis.
“Kesetaraan gender tidak hanya soal angka, tetapi bagaimana kebijakan dan pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat,” katanya.
Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang mendukung perempuan, termasuk optimalisasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai ruang yang aman dan ramah bagi perempuan, anak, serta keluarga.
Meningkatnya jumlah perempuan sebagai kepala keluarga menjadi pengingat bahwa wajah keluarga Indonesia terus berubah. Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial, perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga menjadi penopang utama kehidupan keluarga. Karena itu, kebijakan yang responsif gender bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan.
