Urbantalk.id | Jakarta – Yayasan Bina Warga Indonesia resmi menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dalam upaya memperluas akses pelatihan keterampilan bagi warga binaan. Senin (19/5)
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Kantor Ditjen Pemasyarakatan Jakarta, sebagai langkah strategis untuk memperkuat program pelatihan berbasis produktivitas dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan.
Kerja sama ini merupakan bagian dari inisiatif unggulan Yayasan Bina Warga Indonesia, yakni program Reintegrasi Produktif — sebuah upaya pemberdayaan narapidana agar mampu menjadi individu mandiri, produktif, dan siap kembali ke masyarakat dengan martabat yang terjaga.
Program ini berangkat dari keyakinan bahwa setiap warga binaan berhak atas kesempatan kedua untuk bekerja, berkarya, dan membangun kembali hubungan sosial serta keluarga yang sehat.
“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memperluas cakupan pelatihan keterampilan, termasuk kewirausahaan dan sertifikasi kerja, yang tidak hanya berdampak bagi warga binaan di dalam lapas, tetapi juga bagi keluarga mereka di rumah,” ujar Andi Fahrul Amsal, Ketua Yayasan Bina Warga Indonesia.
Sementara itu, Dirjen Pemasyarakatan Mashudi, menegaskan komitmen Ditjen PAS untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai pusat pelatihan dan produksi.
“Kami melihat lapas bukan hanya sebagai tempat pembinaan, tapi juga sebagai unit industri yang menghasilkan produk, sekaligus pusat pelatihan keterampilan bagi pegawai dan warga binaan,” jelas Marshudi.
Ia juga mengungkapkan bahwa Ditjen PAS menargetkan pembukaan Balai Latihan Kerja (BLK) di Pulau Nusakambangan pada Juli atau Agustus 2025.
“Nusakambangan akan menjadi proyek percontohan, dan ke depannya kami berharap setiap provinsi memiliki BLK khusus bagi warga binaan,” tambahnya.
Yayasan Bina Warga Indonesia sendiri mengemban lima misi utama :
membekali warga binaan dengan keterampilan dan sertifikasi, menciptakan lapangan kerja padat karya di dalam lapas, memberikan peluang penghasilan bagi keluarga warga binaan, mendorong reintegrasi sosial melalui kewirausahaan pasca-pembebasan, serta menjadi mitra strategis pemerintah dan pelaku CSR dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pencegahan residivisme.
Kemitraan ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam memperkuat sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, berorientasi pada pemulihan sosial, dan memiliki nilai ekonomi.
Dengan kolaborasi multipihak seperti ini, narapidana diharapkan tidak hanya menjalani masa hukuman, tetapi juga memiliki peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik.
