Keluarga Besar Moronene Keuwia Sampaikan Mosi Tidak Percaya Terhadap Raja Moronene Rumbia ke VII

Urbantalk.id | Rumbia, — Perwakilan rumpun keluarga besar Moronene Keuwia (Rumbia) menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Raja Moronene Rumbia ke VII, Alfian Pimpie. Pernyataan sikap tersebut disampaikan secara tertulis dan disertai sejumlah dokumen yang dianggap sebagai bukti atas dugaan pelanggaran yang dilakukan selama masa kepemimpinan Pauno Rumbia ke VII. Minggu, (18/5/2025)

Mosi tidak percaya ini didasari pada sembilan poin pertimbangan, antara lain beberapa surat resmi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Moronene Rumbia Pusat Taubonto sejak 2013 hingga 2017, dugaan pemalsuan surat keterangan tanah, minimnya peran aktif Raja dalam pelestarian seni-budaya, serta keterlibatan dalam transaksi penjualan dan penghibahan tanah ulayat di wilayah Kecamatan Rarowatu Utara.

Dokumen lain yang dijadikan dasar mosi antara lain maklumat No. 015/A-KMR/IX/2017, yang dinilai sebagai bentuk klaim sepihak atas legalitas tanah ulayat masyarakat Moronene. Pihak keluarga juga menyebut bahwa tindakan tersebut telah menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kondisi sosial, ekonomi, hingga merusak citra dan kehormatan lembaga adat Kerajaan Moronene.

Pilihan Editor Gubernur Sultra Mantapkan Pembangunan Gedung Baru RSUD Bahteramas dan Segerakan Ambulans Laut

Dampak Sosial dan Tuntutan

Beberapa dampak yang disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut mencakup :

Berkurangnya luas tanah masyarakat Moronene, khususnya di wilayah Rarowatu Utara.
Konflik antar masyarakat akibat tumpang tindih status kepemilikan tanah.
Terganggunya harmoni keluarga besar Moronene Keuwia.
Merosotnya citra kerajaan di mata masyarakat Bombana.

Sebagai tindak lanjut, keluarga besar Moronene Keuwia menyampaikan empat tuntutan :

Klarifikasi resmi dari Pauno Rumbia ke VII melalui dialog terbuka di Rumah Adat Taubonto.
Desakan agar Raja mengundurkan diri demi menjaga marwah kerajaan dan stabilitas sosial.
Kajian ulang atas seluruh dokumen transaksi tanah dan pembatalan yang dinilai bertentangan dengan hukum adat dan negara.
Fasilitasi penyelesaian sengketa oleh Pemerintah Daerah Bombana melalui mekanisme hukum adat dan formal.

^{_{Raja Moronene Pauno Rumbia ke VII, Alfian Pimpie (berbaju merah) saat memberikan piagam gelar Mokole Da’Telele Hai Lipu, Pehawaha’o Wonua kepada Gubernur Ali Mazi didampingi oleh Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si}}

Tanggapan Pauno Rumbia ke VII

Pilihan Editor Dari Panggung Seminar, Wakil Bupati Bombana Suarakan Isu Lingkungan Global

Menanggapi mosi tersebut, Raja Moronene Rumbia ke VII, Alfian Pimpie, memberikan pernyataan langsung kepada redaksi urbantalk.id. Ia membenarkan bahwa dirinya telah menerima dan membaca dokumen mosi tidak percaya dari keluarga besar Moronene Keuwia.

“Saya sudah membaca dengan saksama isi dari mosi tersebut. Sebagai Raja, saya bertanggung jawab secara moral dan adat untuk memberikan klarifikasi. Untuk itu, saya akan menyampaikan penjelasan resmi dan detail pada hari Senin, 19 Mei 2025,” ujar Alfian Pimpie.

Namun hingga saat ini, Raja Moronene ke VII belum dapat memberikan klarifikasi secara menyeluruh lantaran masih disibukkan dengan menerima sejumlah tamu adat dan menyelesaikan urusan keluarga yang telah dijadwalkan sebelumnya. Ia menyatakan akan tetap berkomitmen memberikan penjelasan lengkap pada waktu yang telah ditentukan.

Dengan pernyataan tersebut, publik kini menanti klarifikasi resmi dari pihak kerajaan yang diharapkan dapat meredam eskalasi konflik internal dan menjaga stabilitas sosial serta adat di wilayah Rumbia dan sekitarnya.