Urbantalk.id | Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan keseriusan dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Bombana dalam kegiatan penyelarasan arah kebijakan pemerintah tahun 2025 yang berlangsung pada Rabu (28/5), yang dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas antara pemerintah desa dan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bombana memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala desa agar melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) paling lambat 31 Mei 2025. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh perencanaan pembangunan desa berjalan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat serta tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku.
“Saya instruksikan agar paling lambat 31 Mei, Musdes sudah dilaksanakan. Ini penting untuk memastikan seluruh program pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan aturan yang berlaku,” tegas Bupati Bombana.
Pada kegiatan yang dihadiri ratusan kepala desa se-Kabupaten Bombana itu, Bupati juga memberikan perhatian serius terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program Koperasi Desa Merah Putih. Beliau menegaskan larangan keras adanya pungutan di luar ketentuan yang berlaku.
“Tidak boleh ada pungutan di luar aturan. Jika ada yang mengambil kesempatan dari kegiatan ini untuk keuntungan pribadi, saya tidak akan segan-segan melaporkannya ke polisi,” ujarnya dengan tegas.
Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya pemerataan dalam distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan). Beliau mengingatkan agar bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada kelompok yang sudah mapan, namun juga kepada yang benar-benar membutuhkan.
“Jangan satu kelompok itu-itu saja yang terus menerus mendapatkan alsintan. Berikan juga kepada kelompok yang belum mapan dan benar-benar membutuhkan,” katanya.
Sebagaimana ditegaskan oleh Bupati, langkah nyata untuk mendukung penguatan pemerintahan desa ini turut disambut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bombana M. Hadi rahardjo Putra, S.IP. Kepala Dinas PMD Bombana menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendampingi para kepala desa sesuai arahan Bupati.
“Kami akan segera menindaklanjuti instruksi Bupati dengan memberikan pendampingan intensif kepada seluruh kepala desa. Musyawarah desa menjadi kunci agar program strategis seperti Koperasi Desa Merah Putih dan pengelolaan BUMDes dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Hadi
Penandatanganan pakta integritas dalam kegiatan ini menjadi simbol kuat komitmen antara pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk membangun desa yang akuntabel dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Melalui momentum ini, Bupati Bombana mengajak seluruh pemangku kepentingan desa untuk bersama-sama menciptakan tata kelola pemerintahan yang jujur, profesional, dan bebas dari praktik KKN.
Dengan mengedepankan prinsip pelayanan yang transparan dan adil, Pemerintah Kabupaten Bombana optimis dapat terus mewujudkan desa-desa yang mandiri, maju, dan sejahtera — sesuai dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
