KENDARI — Komitmen pemberantasan korupsi kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Bupati Konsel, Irham Kalenggo, hadir langsung dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang digelar di Kantor Gubernur Sultra, Kamis, 29 Januari 2026.
Forum strategis ini dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dan menjadi titik temu penting antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum. Hadir dalam agenda tersebut Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Survei KPK, Kapolda Sultra, Wakajati Sultra, Danrem 143/Haluoleo, serta seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara.
Kehadiran Bupati Irham Kalenggo bukan sekadar formalitas. Ia menjadi penegasan sikap bahwa Konawe Selatan tidak memberi ruang bagi praktik koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Di hadapan forum, Irham menegaskan dukungan penuh Pemkab Konsel terhadap arahan KPK dan Pemprov Sultra, khususnya dalam memperketat pengawasan internal.“
Kami berkomitmen meningkatkan transparansi di setiap lini pelayanan publik. Sinergi dengan KPK dan aparat penegak hukum menjadi kunci agar pembangunan di Konawe Selatan berjalan bersih dan bebas dari praktik korupsi,” tegas Irham.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Ia mengungkapkan, pada tahun 2025 Pemprov Sultra mencatat nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) sebesar 83,54 persen, masuk kategori baik. Namun capaian itu, kata Gubernur, tidak boleh membuat daerah lengah.
Ia menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk memberi perhatian serius terhadap peningkatan MCP di wilayah masing-masing, agar pencegahan korupsi berjalan terintegrasi, sistematis, dan merata di seluruh Sulawesi Tenggara.
Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sultra dan Polda Sultra terkait peningkatan keselamatan lalu lintas. Pada kesempatan itu, Gubernur kembali mengingatkan bahwa proyek infrastruktur, khususnya pembangunan jalan, harus steril dari korupsi. Pemotongan anggaran dan praktik lancung tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.
Melalui forum ini, Bupati Irham Kalenggo berharap kolaborasi antara Pemkab Konsel, KPK, dan seluruh aparat penegak hukum semakin solid, sebagai fondasi kuat untuk mewujudkan Konawe Selatan yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera—daerah yang dibangun di atas tata kelola bersih dan kepercayaan publik.
