Iskandar Sentil Perusahaan Tambang : Hormati Warga, Salurkan CSR Sesuai Aturan

Jakarta | Urbantalk.id – Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, SP, menyampaikan peringatan tegas kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Pulau Kabaena. Peringatan itu disampaikan saat menghadiri Executive Meeting Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Kabupaten Bombana yang digelar di Jakarta, Rabu (3/7/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Iskandar menekankan bahwa Kabaena bukanlah wilayah kosong atau tanpa pemilik.

“Saya ingin mengingatkan kepada bapak ibu semua, sebagai wakil rakyat bahwa Pulau Kabaena itu bukan pulau tak bertuan, bukan negeri yang tidak ada orangnya,” ujarnya dihadapan para pimpinan perusahaan dan jajaran Pemerintah Daerah Bombana.

Baca Juga  Wakil Bupati Bombana Ajak Warga Kuatkan Keluarga di Harganas ke 32

Ia juga mengingatkan perusahaan agar memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab terhadap pembangunan di wilayah tempat mereka beroperasi.

“Bapak ibu mengambil bagian, mengambil bagian tanggung jawab dari pembangunan yang ada di Pulau Kabaena di mana bapak ibu semua berusaha,” tegasnya.

Tak hanya itu, Iskandar juga menyoroti persoalan dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai masih keliru. Ia menyampaikan bahwa banyak perusahaan menyalurkan CSR langsung ke kepala desa, tanpa melalui mekanisme resmi melalui kas desa.

“Ada yang salah dalam praktek ini. Mestinya program itu masuk melalui kas desa,” tambahnya.

Baca Juga  Ribuan Guru Padati Pembukaan Porseni HUT PGRI ke-80 di Bombana

Menurutnya, hal ini berpotensi membuka celah penyalahgunaan dana oleh oknum kepala desa, karena tidak tercatat secara administratif.

“Baik pemerintah maupun inspektorat bisa melakukan pemeriksaan, apalah itu digunakan sesuai peruntukannya atau tidak. Tapi karena itu tidak melalui APBDes, tidak melalui kas desa, akhirnya dana CSR yang bapak ibu semua bagi pemerintah tidak ada gunanya karena digunakan salah oleh oknum-oknum kepala desa,” ungkapnya.

Pernyataan tegas Ketua DPRD ini menjadi sorotan penting dalam pertemuan tersebut, sebagai pengingat bahwa pembangunan daerah harus dilandasi dengan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab bersama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *