Urbantalk.id | Jakarta – Konflik geopolitik di Timur Tengah antara Iran dan Israel kembali memunculkan kekhawatiran global, termasuk terhadap ketahanan energi Indonesia.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengingatkan pemerintah agar segera mengambil langkah strategis guna mengamankan pasokan minyak bumi dan gas alam nasional.
“Pemerintah perlu segera memperkuat kontrak pasokan energi dengan mitra dagang utama demi menjamin ketersediaan minyak dan gas untuk kebutuhan dalam negeri,” ujarnya dalam keterangan kepada Antara, Jumat (20/6).
Meski harga minyak global saat ini masih tergolong stabil dengan harga minyak Brent tercatat di angka 72,16 dolar AS per barel dan WTI di level 73,92 dolar AS per barel — Wijayanto menilai risiko ketidakpastian tetap tinggi di tengah eskalasi konflik di kawasan penghasil energi utama dunia.
“Iran menyumbang 1,5 persen produksi minyak bumi dan 6,5 persen gas alam dunia. Selat Hormuz pun menjadi jalur utama yang melayani 20 persen ekspor minyak dan 30 persen ekspor gas alam dunia. Gangguan di titik ini akan berdampak luas terhadap rantai pasok energi global,” tegasnya.
Ia memproyeksikan bahwa konflik tidak akan meluas, mengingat tiga kekuatan besar dunia — Amerika Serikat, Rusia, dan China — telah menyatakan tidak akan terlibat langsung. Namun, potensi dampaknya terhadap perekonomian Indonesia tetap tidak bisa diremehkan.
Menurutnya, terganggunya rantai pasok energi dunia bisa menekan kinerja ekspor Indonesia, terutama dari sektor komoditas. Hal ini berisiko memperburuk neraca transaksi berjalan dan berdampak pada nilai tukar rupiah.
“Jika suplai energi terganggu, pertumbuhan ekonomi global bisa melemah. Ini akan berdampak langsung pada turunnya volume dan harga komoditas ekspor kita, mempersempit ruang fiskal, dan memperlemah rupiah,” ungkap Wijayanto.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk memperkuat cadangan devisa nasional, yang bisa menjadi tameng Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar.
“Pemerintah juga perlu mulai mengkaji ulang proyek-proyek besar yang menguras anggaran. Penyesuaian terhadap kapasitas fiskal harus dilakukan, agar tidak membebani keuangan negara untuk hal-hal yang penting tapi tidak mendesak,” pungkasnya.
