JAKARTA, URBANTALK.ID — Tahun 2026 baru saja melangkah, namun denyut perekonomian Indonesia sudah diuji oleh gelombang tekanan yang datang bertubi-tubi. Di tengah ketidakpastian global, sejumlah indikator menunjukkan bahwa fondasi daya saing nasional tengah menghadapi tantangan serius.
Laporan terbaru dari World Economic Forum mencatat, posisi Indonesia dalam World Competitiveness Ranking (WCR) 2025 merosot ke peringkat 40 dari 69 negara. Angka ini turun tajam dari posisi ke-27 pada tahun sebelumnya—sebuah sinyal bahwa daya saing nasional belum cukup tangguh menghadapi dinamika global yang kian kompleks.
Potret itu semakin jelas ketika menengok sektor-sektor krusial. Dalam bidang pendidikan, Indonesia tertahan di peringkat ke-62, sementara sektor kesehatan dan lingkungan bahkan berada di posisi ke-63. Efektivitas institusi pemerintah pun belum optimal, hanya mampu menempati peringkat ke-51. Temuan ini sejalan dengan survei LPEM FEB UI semester I 2026, di mana mayoritas dari 85 ekonom menilai kondisi ekonomi nasional cenderung stagnan, bahkan mengarah pada pelemahan.
Di level makro, tekanan semakin terasa. Ekspektasi inflasi mulai meningkat, menggerus daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Nilai tukar rupiah pun sempat menyentuh Rp17.000 per dolar AS, mempertegas kerentanan terhadap gejolak eksternal.
Dalam situasi ini, pemerintah mengambil langkah menahan harga BBM subsidi—kebijakan yang di satu sisi mampu meredam inflasi dan menjaga stabilitas biaya logistik. Namun di sisi lain, keputusan ini menyimpan konsekuensi fiskal, berpotensi membebani APBN jika tidak dikelola secara presisi.
Tantangan tidak berhenti di situ. Dalam Global Risks Report 2025, World Economic Forum mengidentifikasi lima risiko utama yang membayangi Indonesia dalam dua tahun ke depan: dampak disrupsi kecerdasan buatan (AI), pelemahan ekonomi global, meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan, ancaman cuaca ekstrem, serta potensi krisis pangan. Risiko-risiko ini, jika tidak diantisipasi secara sistematis, dapat memperdalam tekanan yang sudah ada.
Di sektor energi, pekerjaan rumah juga belum ringan. Melalui Energy Transition Index 2025, Indonesia berada di peringkat 58 dari 120 negara—turun empat posisi dari tahun sebelumnya, dan masih tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Ketergantungan pada energi fosil serta belum optimalnya implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menjadi catatan penting dalam proses transisi energi.
Namun di balik tekanan tersebut, tersimpan peluang besar. Transisi menuju ekonomi hijau justru diproyeksikan membuka ruang pertumbuhan baru. Laporan Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum memperkirakan sektor energi terbarukan dapat menyerap hingga 1,3 juta tenaga kerja pada 2050—sebuah potensi yang bisa menjadi mesin pertumbuhan baru jika dimanfaatkan secara strategis.
Tekanan Global Kian Nyata
Dari luar negeri, tekanan datang melalui kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang mencapai 19 persen. Kebijakan ini memukul sektor ekspor unggulan Indonesia, mulai dari industri logam, mesin, alat transportasi, hingga tekstil dan alas kaki.
Di saat yang sama, pasar domestik menghadapi banjir barang ilegal dari berbagai negara. Mulai dari pakaian bekas (thrifting), mainan anak tanpa standar SNI, hingga produk elektronik tanpa dokumen kepabeanan—semuanya menekan daya saing industri dalam negeri yang sudah lebih dulu terpukul oleh dinamika global.
Situasi ini menggambarkan satu hal: tahun 2026 bukan sekadar ujian biasa. Ia adalah fase penentuan—apakah Indonesia mampu bertahan di tengah tekanan global, atau justru memanfaatkan momentum untuk berbenah dan melompat ke arah ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
