JAKARTA, urbantalk.id — Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya sepakat menambah alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp43 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dengan penambahan tersebut, pagu TKD naik dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan, keputusan ini diambil setelah pemerintah mendengar dinamika yang berkembang di parlemen maupun publik. “Pemerintah menaikkan TKD dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun. Pemerintah mendengarkan dinamika yang berkembang terkait angka transfer,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025), dikutip dari Bisnis.com.
Suahasil menambahkan, selain TKD, manfaat program pemerintah pusat juga semakin dirasakan masyarakat di daerah. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga kartu sembako tetap berlanjut, disertai inisiatif baru seperti Inpres Jalan dan Inpres Irigasi. “Program-program pusat itu menjadi pelengkap dari anggaran TKD,” imbuhnya.
Senada, Direktur Jenderal Strategi Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa TKD senilai Rp693 triliun akan dilengkapi dengan anggaran program prioritas pemerintah pusat mencapai Rp1.377 triliun. “Jadi kita punya Rp693 triliun, tetapi juga Rp1.377 triliun yang manfaatnya langsung ke masyarakat. APBN dan APBD itu adalah satu kesatuan untuk melaksanakan program pemerintah pusat maupun daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan, tambahan Rp43 triliun ini merupakan respons atas masukan dari berbagai komisi serta polemik publik yang berkembang. “Transfer ke daerah yang awalnya Rp649,995 triliun menjadi Rp692,995 triliun atau naik Rp43 triliun. Usulan ini direspons pemerintah dan akhirnya disepakati,” ujarnya.
Tak hanya TKD, Banggar dan pemerintah juga menyepakati kenaikan belanja pemerintah pusat sebesar Rp13,2 triliun, sehingga total belanja negara naik menjadi Rp3.842,7 triliun. Adapun target pendapatan negara turut direvisi naik Rp5,9 triliun, dari Rp3.147,7 triliun menjadi Rp3.153,6 triliun, didukung tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp4,2 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp1,7 triliun.
