Urbantalk.id, JAKARTA – Pemerintah memastikan pendanaan besar-besaran untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan mengganggu likuiditas perbankan nasional. Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, usai rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (28/7/2025).
“Pendanaan yang kita support dari pemerintah termasuk memakai dana SAL yang ada di BI, lalu disalurkan lewat fasilitas pinjaman dari perbankan,” kata Sri Mulyani, dikutip dari CNBC Indonesia.
Sebagai informasi, Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam APBN 2024 mencapai Rp457,5 triliun. Dari angka tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp400 triliun sebagai modal untuk Kopdes Merah Putih yang akan digulirkan ke 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia.
Sri Mulyani menegaskan bahwa dana tersebut tidak akan menyedot Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan. “Jadi ini menjawab pertanyaan, apakah koperasi akan ambil likuiditas dari DPK? Nggak. Kita justru tempatkan dana di bank itu. Perbankan malah dapat dana dengan biaya penempatan yang relatif murah,” jelasnya.
Untuk penyaluran, pemerintah menggandeng empat bank besar: BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Nantinya, dana ini akan dikucurkan melalui proses evaluasi ketat agar benar-benar digunakan untuk membangun ekonomi desa dan kelurahan.
Bukan hanya itu, Sri Mulyani juga menekankan peran strategis kepala desa dan lurah dalam program ini. Mereka tak sekadar mengurus legalitas, tapi juga wajib terlibat dalam pembinaan dan pengawasan tata kelola koperasi di wilayah masing-masing.
“Desa bukan cuma jadi objek, tapi subjek. Kepala desa dan lurah akan jadi pengawas Kopdes. Mereka bertanggung jawab juga untuk melatih SDM dan mengembangkan koperasi agar sustain dan produktif,” tandas Menkeu.
